OT Vozzmag - шаблон joomla Окна
Penulis dibaca 5 kali 21 July 2017 0

 

Parepare_Pemerintah Kota Parepare dalam mengikuti pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang ke XII dijadikan sebagai ajang promosi Kota Parepare kepada seluruh kota kota yang ada di Indonesia.

Apeksi 2017 yang diselenggarakan di Kota Malang ini, dihadiri sekitar 5000 orang dari seluruh Kota yang ada di Indonesia dilihat sebagai peluang yang besar untuk mempromosikan dan memperkenalkan Kota Parepare pada ajang bertaraf nasional dan internasional.

Kota dengan yang menjadikan Presiden RI ke-3 BJ habibie sebagai ikon Kota ini, turut berpartisipasi dalam Indonesia City Expo tahun 2017 di Stadion Gajayana yang juga diikuti oleh 98 Kota yang ada di Indonesia dan di gelar pada 19 – 22 Juli 2017. Rabu (21/07)

Dalam Indonesia City Expo, Pemerintah Kota memamerkan ikon-ikon kota, produk olahan makanan unggulan dan potensi-potensi yang ada di Kota Parepare.

Dengan menawarkan konsep desain Tonrangeng Riverside Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi Ekonomi Setdako Parepare menjelaskan Pemerintah Kota Parepare tiap tahun ikut berpartisipasi dalam kegiatan tahunan pertemuan seluruh Kota di Indonesia.

Rudi melihat, Apeksi merupakan ajang besar dan memiliki peluang besar dalam menginformasikan dan mempromosikan Kota Parepare di Kancah Nasional.

“peluang promosi di Kota Malang sangat besar, apalagi di Kota Malang ini banyak orang bugis dan tertarik sama sutera bugis, songkok tobone dan kue khas bugis,” jelas Rudi melalui Whatsapp Messenger.

Rudi juga menambahkan, partisipasi yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare sebagai usaha dalam mewujudkan teori telapak kaki Walikota Parepare dan menjadikan Kota Habibie sebagai Kota tujuan.

Selain Indonesia City Expo, Pemerintah Kota Parepare juga ikut berpartisipasi dalam rangkaian Pawai Budaya yang dilaksanakan di Depan Gedung Perpustakaan Umum Kota Malang.

Selain itu Kepala Bagian Humas Kota Parepare Amarun Agung Hamka menjelakan keterlibatan Kota Parepare di Apeksi untuk membantu pemerintah Kota yang ada di Indonesia untuk melakukan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.

Ditambahkan Hamka Apeksi juga digelar sebagai upaya dalam menciptakan iklim yang kondusif dan membangun kerjasama antara Pemerintah Kota di Indonesia.

 


Penulis dibaca 25 kali 21 July 2017 0

Parepare_ mendapatkan perhatian dan dukungan dari Kementrian Riset dan Teknolgi RI terkait teknologi pertanian, Pemerintah Kota Parepare pada panen perdana yang dilakukan sukses dengan percobaan teknologi pertanian IPAT-BO di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki. (21/07)

Teknologi pertanian IPAT-BO merupakan teknologi pertanian dengan menggunakan varietas Sidenuk unggulan dan berbasis organic dengan menitikberatkan kekuatan biologis tanah, manajemen budidaya, pemupukan, dan tata air secara terpadu dan terencana.

Keberhasilan IPAT-BO sangat tergantung pada perkembangan system perakaran dan keanekaragaman hayati (biodiversity) dalam ekosistem tanah dan pasokan nutrisi berimbang

Dari hasil data yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare semenjak menggunakan teknologi IPAT-BO kondisi pertanian yang dulunya hanya mengolah 150 hektar dan tahun ini naik menjadi 200 hektar dengan hasil panen meningkat dari 5-6 ton perhektar tahun ini meningkat menjadi 6-7 ton perhektar.

Dinas PKPK juga akan menerapkan Sistem tanam dan panen secara serentak di seluruh lahan pertanian yang ada di Kota Parepare,

Syahrial, Tim IPAT-BO Kemenristek menjelaskan Kota Parepare sebelum menggunakan teknologi IPAT-BO, selalu terjadi kerebahan padi yang berakibat pada berkurangnya hasil panen.

Namus setelah menggunakan teknologi ramah lingkungan ini, dengan melakukan penanaman kembar yang akan saling menopang dan ditambah dengan penggunaan pupuk organic hasil panen semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

“sejak menggunakan teknologi IPAT-BO dan sistem penanaman kembar hasil panen dari tahun semakin meningkat, hasil data Badan Pusat Statistik mengeluarkan data hasil panen perhektarnya mencapai 9,3 ton,” Jelas Syahrial.

Syahrial juga mengapresiasi pemerintah dan Warga Kota Parepare karena telah memberikan kepercayaan kepada tim Kemenristek untuk memberikan bantuan teknologi untuk diterapkan pada lahan pertanian.

Walikota Parepare setelah memberikan bantuan kepada kelompok tani juga mengapresiasi upaya yang dilakuakan Kemenristek untuk meningkatkan hasil pertanian di Kota Parepare.

Walaupun tidak mengandalkan sector pertanian, Walikota Parepare memberikan support dan dukungannya dalam penererapan teknologi tinggi pertanian.

“kita mengharapkan penerapan teknologi pertanian ini membawa manfaat kepada seluruh masyarakat Kota Parepare dan kita harus berkolaborasi dengan tim kemenrsitek RI,” Jelas Taufan.

Tanam dan panen serentak 24 Kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Teknologi Nasional Melailui Program Teknologi IPAT-BO tahun 2017.

 


Penulis dibaca 34 kali 21 July 2017 0

Parepare_Prihatin pada nasib Tenaga Kerja Indonesia, Komisi IX DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan dan penyelesaian pemulangan TKI dari Indonesia di Kota Parepare. (21/07)

Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah harus memastikan bahwa razia dan penangkapan yang sedang terjadi tidak dilakukan dengan kekerasan dan tetap mengedepankan aspek penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

Komisi IX yang terdiri dari HJ.Elva Hartati, Dr. Suir Syam, Hj, Aliyah Mustika Ilham, H.Handayani, A.Anshory, H.Muhammad Iqbal dan Ir.Ali Mahir diterima langsung setelah dilakukan perjamuan di Kantor Walikota Parepare.

Pada sambutan selamat datang oleh Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe, SH.MH menjelaskan persoalan TKI untuk wilayah Parepare dan sekitarnya tidak terlepas dari fasilitas Rumah Sakit yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Parepare.

Pasalnya Parepare ditunjuk dari Kementrian Kesehatan RI untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kepada calon-calon tenaga kerja Indonesia sebelum diberangkatkan menuju Negara tempat bekerjanya dituju.

Dari data yang disebutkan Walikota Parepare terkait pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon TKI pada 2015 lalau terdapat 89 orang yang melakukan tes kesehatan, 2016 terdapat 535 orang dan tahun ini sampai pada bulan juni terdapat 74 orang calon TKI yang melakukan pemeriksaan kesehatan.

H.Syamsul Bahri M.Sc Wakil Ketua Komisi IX, sebagai ketua tim kunjungan kerja menjelaskan agenda yang dilakukan ini merupakan pengawasan untuk mengetahui langkah pemerintah dalam mengantisipasi pemulangan dan kekerasan yang dihadapi oleh TKI.

“ seuai laporan BNP2TKI ada 600 ribu Tenaga kerja illegal yang menghadapi permasalahan akibat dan dari 600 ribu orang tersebut hanya terdapat 155 ribu orang yang menggunakan E-Kad,” Jelas Syam.

E Kad adalah pas sementara pekerja asing tak berdokumen, termasuk pekerja asing dari Indonesia, sebagai langkah awal untuk mengurus dokumen kerja yang sah (permit) jika memenuhi syarat yang telah ditentukan.


Syamsul yang terpilih dari Dapil Sulsel II ini menjelaskan, kurangnya penggunaan E-Kad untuk para TKI dikarenakan ketakutan akan kehilangan dokumen dan takut kehilangan pekerjaan.

 

Dari data yang ditemukan Syamsul bersama anggota rombongan berkesimpulan perlu ada penanganan serius dari Pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, dan saat sekarang ini komisi IX sedang mengatur Rancanagan Undang-undang terkait perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN).

Syamsul juga menyampaikan pembahasan RUU ini sudah sampai pada tahap menyamakan persepsi di tingkat Pemerintah terhadap beberapa isu actual. Salah satu isu actual yang perlu disamakan adalah terkait pembagian kewenangan antara regulator dan operator dalam penanganan TKI.

 


Penulis dibaca 93 kali 15 July 2017 0

Parepare- dinilai memiliki komitmen dalam mendukung pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana di wilayah Kota Parepare, Taufan Pawe dianugerahi penghargaan Manggala Karya Kencana.

Penghargaan di Bidang Badan Koordinasi Keluarga Berencana ini di berikan kepada Walikota Parepare pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional ke- XXIV di Kompleks Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung, Jumat Malam, (14/07)

Usai menyerahkan piagam penghargaan kepada kepala daerah, kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menekankan sangat pentingnya kesejahteraan keluarga di Indonesia dimulai dari masa remaja.

Ia menekankan kepada generasi muda berpesan kepada generasi muda terencana agar bisa merencanakan keluarga yang sehat sejahtera untuk generasi emas Indonesia pada  2030-2045.

"Peran BKKBN dalam pembinaan keluarga sangat penting termasuk larangan menikah usia dini dan memberikan ASI eksklusif," jelas Surya Chandra.

Ia juga menambahkan pentingya Sikap nasionalisme dan juga perubahan mental untuk membangun bangsa diakuinya bisa dimulai dari keluarga sejak muda hingga pernikahan.

Kepala Bagian Humas Amarun Agung Hamka yang ikut pada perayaan Harganas mengungkapkan penghargaan yang diberikan kepada Walikota Parepare merupakan reward dari apa yang telah dikerjakan bersama warga Kota selama ini.

Ditambahkan Hamka bentuk dukungan dan support pemerintah dalam mewujudkan keluarga berencana selama ini yakni konsisten dalam mengelola Kampung Keluarga Berencana di Kota Parepare.

Dia berharap Mudah-mudahan penghargaan ini akan meningkatkan motivasi kita lagi kedepan untuk membangun kualitas masyarakat yang dimulai dari keluarga kita sendiri.

Pada perayaan Harganas ini berbagai kegiatan digelar di antaranya bakti sosial, pusat kegiatan gelar dagang, pusat pasar rakyat dan kuliner dan kemah keluarga Indonesia dan dimeriahkan oleh 34 Propinsi di Indonesia


Penulis dibaca 691 kali 13 July 2017 0

MAKASSAR - Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, kembali mendapatkan penghargaan sebagai tokoh utama penggerak Koperasi, yang diserahkan bertepatan pada puncak perayaan Hari Koperasi Nasional, di lapangan Karebosi Kota Makassar Rabu 12 Juli 2017.

Penghargaan ke 74 yang berhasil di raih Walikota tersebut diserahkan langsung Oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Nurdin Halid, didepan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Selain Kota Parepare Penghargaan tokoh utama koperasi juga diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur; Wali Kota Parepare, Makassar, Semarang, dan Semarang; serta Bupati Bone, Wajo, Enrekang, Banyuwangi, Soppeng, dan Kutai Kartanegara

Harkopnas ke-70 yang digelar dengan mengusung tema  'Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan dan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI' dihadiri ratusan ribu warga Sulawesi Selatan.

Ketua panitia pelaksana yang juga Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto mengungkapkan, pada tahun ini Harkopnas terbilang spesial. Sebab digelar serangkaian dengan Kongres Koperasi III. Sebelumnya Kongres I digelar di Tasikmalaya pada tahun 1947 dan Bandung, 1953. Adapun Kongres III rencananya dibuka di Hotel Clarion Makassar, malam nanti, hingga 15 Juli.

"Setelah 54 tahun, kongres digelar di tengah berbagai fenomena kebangkitan koperasi nasional dan daerah," kata Danny saat membacakan laporan kegiatan.

Rangkaian Harkopnas 2017 di Makassar sebelumnya dimeriahkan berbagai kegiatan dan program. Di antaranya jalan santai, kemah koperasi, dan pameran berbagai produk koperasi dan UMKM.

"Makassar jadi tonggak sejarah baru. Peringatan tahun ini yang terbesar dalam 17 tahun terakhir. Kita berharap dapat menguatkan kembali komitmen membangkitkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian," ujar Nurdin Halid.

Dalam sambutannya Presiden Jokowidodo mengungkapkan bahwa koperasi memegang peranan penting dalam peningkatan perekonomian negara. Hal tersebut terlihat dari sumbangan koperasi yang terus meningkat, dengan nilai 3,9 persen pada 2016. Diharapkan kerja sama semua sektor untuk prestasi yang lebih baik di masa depan.

"Saya ingin mengajak seluruh penggerak koperasi untuk meneguhkan kembali semangat reformasi koperasi. Sehingga bisa mengikuti persaingan global," kata Jokowi.

Presiden melanjutkan, koperasi merupakan kekuatan dalam menghadao perubahan zaman yang sangat cepat. Namun hal itu perlu diikuti dengan berbagai inovasi dan kegesitan.

"Kepada penggerak koperasi, jangan takut bersaing dengan pelaku ekonomi lain. Karena koperasi masih relevan dalam perekonomian nasional dan global," ujarnya.

"Koperas harus diperkuat, dibudayakan oleh semua. Pemerintah juga menempatkan koperasi sebagai institusi penting," Jokowi melanjutkan.

Walikota Parepare setelah menerima penghargaan mengungkapkan dapat menjadi semangat untuk memajukan koperasi di Kota Parepare.

Kembalinya kejayaan koperasi di Kota Parepare dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian di Kota Parepare.

Selain penyerahan penghargaan Juga dilakukan penandatanganan MoU kerja sama penguatan koperasi antara Dekopin dengan sejumlah lembaga. Yakni Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Jawa Barat.


Penulis dibaca 135 kali 13 July 2017 0

Parepare_ Pembangunan Pasar Tradisional atau Pasar Rakyat Sumpang Minangae resmi dimulai, itu ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaharuddin Kadir, dan Komandan Kodim 1405 Mallusetasi Letkol Czi Syarifuddin Sara. Peletakan batu pertama tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Rabu, (12/7).

Pembangunan Pasar Sumpang Minangae yang bersumber dari Dana berbantuan APBN 2017 ini menelan anggaran hingga Rp 6.053.580.000 dengan konsep layaknya Pasar Sindu, sebuah pasar tradisional yang terkenal di Bali.

Meski kembali dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, namun konsep Pasar Sumpang Minangae ini tetap mengacu pada konsep Pasar Tradisional, hanya saja dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai yang dapat menambah estetika pasar dan estetika kota.

Pasar yang berdiri di atas lahan aset Pemkot Parepare ini akan menyediakan 338 unit lods, yang terdiri dari 20 unit kios dan 318 lapak. Jumlah ini bertambah dibanding pembangungan sebelumnya yang hanya berjumlah 296 lods, masing-masing 16 unit kios dan 280 lapak.

Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menjelaskan, jika pembangunan pasar Sumpang Minangae tersebut akan menjadi lokomotif pergerakan ekonomi masyarakat Parepare, sebab kata Taufan kemajuan suatu daerah dilihat dari pembangunan pasar tradisional atau pasar rakyatnya.

"Pasar tradisional atau pasar rakyat adalah pilar penyangga utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pasar Sumpang ini kita bangun kembali untuk menggambarkan estetika kota, saya terus terang cukup terganggu, kita sudah membangun Tonrangeng River Side dengan estetika yang tinggi namun ada sisi sisi tertentu yang semrawut sehingga kita bangun kembali Pasar Sumpang  dengan konsep tradisional tetapi dengan estetika yang tinggi," papar Taufan Pawe.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare H Amir Sabbi mengatakan, pasar tradisional tersebut dibangun dengan luas 73 x 40 meter di atas lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Parepare, dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan.

"Ini dibangun di atas aset Pemkot, dengan luas 73x40 meter, dulu ada yang komplein tapi kita punya sertifikat kepemilikan bahwa lahan ini merupakan aset Pemkot," beber Amir Sabbi saat melaporkan perihal pembangunan pasar Sumpang Minangae.

Dikonsep layaknya pasar tradisional Sindu yang terdapat di Provinsi Bali, pembangunan pasar rakyat Sumpang Minangae, Kota Parepare ini akan dilengkapi sejumlah fasilitas yang dapat menarik perhatian pembeli untuk berkunjung. Dua di antaranya, menyediakan pos pelayanan kesehatan dan ruang Tera Ulang.

Kedua tempat ini diharapkan mampu memberi pelayanan prima kepada masyarakat yang bertandang di Pasar itu, bagi pembeli yang sakit dapat memungsikan pos kesehatan agar segera diobati, sementara ruang Tera Ulang difungsikan bagi pembeli yang ingin memastikan barang yang dibelinya sesuai takaran.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare, H Amir Sabbi kepada sejumlah wartawan. Menurutnya, selain jumlah lods yang bertambah, dari 296 menjadi 338 unit, juga dilengkapi sejumlah fasilitas layaknya di pasar tradisional Sindu.

"Pembangunan Pasar Sumpang ini akan melebihi Pasar Sindu, kita lengkapi WC umum, Pos Kesehatan, ruang bagi Ibu menyusui, ada juga ruang tera ulang. Agar pembuangan air lancar, kita juga bangun IPAL sehingga pembuangan limbah lancar, tidak ada yang tertinggal bekas air sehingga tidak becek," urai mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare ini.

Perihal ruang Tera Ulang, Kementerian Perdagangan RI kata Amir Sabbi, telah menyalurkan bantuan alat tera ulang sehingga dapat menghindari kecurangan para pedagang dalam mengurangi takaran barang yang dijual.

"Semua pembeli bisa langsung ke ruangan Tera Ulang untuk menimbang kembali barang yang dibeli, seperti gula, minyak goreng untuk meastikan betul tidak takarannya. Alatnya sudah ada, kita dapat bantuan dari Menteri Perdagangan," pungkasnya.


Penulis dibaca 245 kali 13 July 2017 0

Parepare- penghargaan demi penghargaan kembali di raih Walikota Parepare sebagai bukti pengakuan atas kerja kerja yang telah dilakukan, pada puncak perayaan Hari Koperasi Nasional ke 70 di Makassar Taufan dinobatkan menjadi tokoh utama penggerak Koperasi yang disaksikan Presiden Jokowi 

Walikota Parepare diberikan penghargaan bersama 10 kepala daerah lainnya yang ada di Indonesia yang diantaranya Gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur; Wali Kota Parepare, Makassar, Semarang, dan Semarang; serta Bupati Bone, Wajo, Enrekang, Banyuwangi, Soppeng, dan Kutai Kartanegara dan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional Nurdin Halid.

Selain dinobatkan menjadi Tokoh Utama Penggerak Koperasi, Orang nomor satu di Kota Parepare ini juga meraih penghargaan pada bidang kesehatan yakni Piagam Penghargaan Pastika Parahita dijakarta pada tanggal 12 Juli kemarin.

Penghargaan Pastika Parahita yang diserahkan langsung oleh Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare M. Yamin.

Yamin mengatakan penghargaan diberikan kepada Kota Parepare karena telah menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan mulai direalisasikan di beberapa kantor layanan pemerintah.

Kepala Bagian Humas Amarun Agung Hamka menjelaskan penghargaan dari kementrian kesehatan tidak dihadiri oleh Walikota dikarenakan bersamaan dengan perayaan Hari Koperasi Nasional yang di pusatkan di Kota Makassar dan dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

Amarun Agung Hamka juga menyampaikan, jumat malam nanti Walikota Parepare kembali akan mendapatkan penghargaan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintah Pusat kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Penyerahan penghargaan tersebut akan diberikan yang dirangkaikan dengan perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Propinsi lampung.

 

 

 

 

 


Penulis dibaca 492 kali 13 July 2017 0

Parepare_Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe dalam meningkatkan performa kinerja pemerintahannya, kembali melakukan rotasi beberapa pejabat eselon II Aparatur Sipil Negara Kota Parepare.

Rotasi kali ini dilakukan kepada tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bertukar posisi. Tiga orang tersebut, masing-masing H Anwar Saad, H Kadarusman Mangurusi, dan H Gustam Kasyim.

H Anwar Saad digeser dari jabatan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menjadi Kadis Tenaga Kerja (Disnaker) yang sebelumnya diduduki H Gustam Kasyim yang kini menjabat sebagai Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare.

Sementara jabatan Kadis Pendidikan, dan Kebudayaan yang dikenal sebagai salah satu jabatan “basah” kini diemban H Kadarusman Mangurusi yang dulunya menjabat sebagai Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe usai mengambil sumpah dan melantik tiga Pejabat tersebut mengatakan, proses rotasi itu merupakan bagian dari siklus pemerintahan, dan Terlepas dari itu, sebelum rotasi tersebut dilakukan, Taufan ternyata diam-diam melakukan assessment untuk menguji IQ para Pejabatnya.

“Ini hasil assestment, untuk memotret IQ 13 Pejabat, saya secara diam-diam karena proses mengambil keputusan tidak lepas dari IQ seseorang,” beber Taufan.

Taufan menambahkan Pemerintahan ini adalah organisasi yang besar dan kita harus sama sama bergerak mempedomani apa yang kita pedomani agar supaya produktifitas dan hasil akhir yang ingin dicapai yaitu mensejahterahkan rakyat.

 

 


Penulis dibaca 82 kali 11 July 2017 0

Parepare_Dalam mewujudkan Kota Parepare dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe menggandeng pakar Konsultan Hukum yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Perlunya kejelasan hukum dan dukungan dalam mengambil langkah kedinasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap Taufan memerlukan pengawalan dari Konsultan Hukum yang dibentuk Pemeritah Kota Parepare.

Kunsultan Hukum yang terdiri dari beragam pakar hukum dan guru besar ini dipilih Pemerintah Kota Parepare untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum di Lingkup Pemkot Parepare.

Prof Hj Farida mewakili Konsultan Hukum dari lima orang konsultan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Parepare telah melibatkan tim hukum dalam mengawal dan mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Guru besar Hukum Universitas Hasanuddin ini menyampaikan dan mengajak seluruh OPD yang ada untuk bersama sama dalam mewujudkan tata kelola yPemerintahan ang baik dan bersih 

Prof Farida memberikan apresiasi kepada walikoya yang selalu melibatkan tim hukum dalam menjalankan roda pemrrintahan dan melibatkan perguruan tinggi.

Dalam dialog interaktif yang hadiri oleh seluruh eselon II dan III Pemerintah Kota Parepare bersama konsultan hukum melakukan dialog seputar permasalahan hukum yang terjadi di OPD masing-masing.

"Pak Walikota adalah alumni kami dan kami ada dan hadir dan bersama sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kita dambakan.," jelas Prof. Farida.

Dosen Fakultas dan juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga mengharapkan partisipasi seluruh OPD dalam mengkomunikasikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkupnya dan dicarikan solusi hukum.

Pada arahan Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe menyampaikan hadirnya Konsultan Hukum Pemerintah Kota Parepare sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Melibatkan guru besar Hukum dari beragam multi disiplin Hukum dianggap Taufan sebagai sesuatu yang sangat penting dikarenakan tatakelola pemerintahan tidak terlepas dari persoalan kebijakan yang tidak boleh keluar dari jalur yang ada.

Sebelum dialog interaktif dimulai, Walikota Parepare Taufan yang juga berprofesi sebagai pengacara ini  menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh OPD untuk memanfaatkan momen yang ada dikarenakan semua Pakar hukum hadir dalam dialog interaktif tersebut.

“Ini kesempatan kita untuk menggali pada ahlinya dan ini adalah bekal kita menuju pada mimpi mimpi kita kedepan Kebijakan kebijkaan yang  kita lahirkan nanti ujung ujungnnya untuk kesejahteraan masyarakat,” Jelas Taufan. 

Selain Prof. DR. Farida,SH.MH empat konsultan hukum Pemerintah Kota Parepare yang lain diantaranya adalah Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H,. Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH., MH. Prof Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

 

 

 

 

 


Penulis dibaca 266 kali 11 July 2017 0

Parepare_Dalam mewujudkan Kota Parepare dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Walikota Parepare DR.HM Taufan Pawe menggandeng pakar Konsultan Hukum yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Kunsultan Hukum yang terdiri dari beragam pakar hukum dan guru besar ini dipilih Pemerintah Kota Parepare untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum di Lingkup Pemkot Parepare.

Lima konsultan hukum tersebut diantaranya, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum yang mengambil gelar doktoralnya pada tahun 2006, selain menjadi Dosen di Universitas Hasanuddin dia juga dipercaya menjadi tim ahli Gubernur Sulawesi Selatan.

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H. merupakan pakar hukum sumberdaya alam dan menjadi satu satunya pakar hukum SDA yang ada di Indonesia, selain menjadi dosen Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI), dia juga dipercayakan sebagai ketua lembaga penelitian dan pengembangan SDM Yayasan Wakaf UMI Makassar.

Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH., MH, pria kelahiran Rappang 54 tahun yang lalu menyelesaikan studi doktoral hukumnya di Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1999 yang sehari harinya melakukan aktifitas sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Unhas.

Prof Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H, yang lahir di Kabupaten Polmas pada tahun 1974 yang baru baru ini dinobatkan sebaga guru besar Unhas. Selain menjadi konsultan Hukum di beberapa perusahaan dan Rumah Sakit, beliau juga sekarang menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama di dua perusahaan.

Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, konsultan Hukum yang masih sangat muda ini lahir pada tahun 1981 dan mulai menjadi Dosen Hukum di Unhas pada tahun 2003, selain menjadi Dosen di Unhas, beliau juga dipercayakan menjadi tenaga pengajar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan tenaga pengajar Diklat Kemendagri pada tahun 2014 yang lalu.

 


Social Media Humas